Menelusuri kebijakan perlindungan hutan adat Papua merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hutan adat di Papua memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat setempat. Namun, kondisi hutan adat di Papua saat ini terancam oleh berbagai faktor, seperti illegal logging, konversi lahan, dan pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan.
Menurut Yayasan Pusaka, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada advokasi hak-hak masyarakat adat di Papua, kebijakan perlindungan hutan adat di Papua masih terbilang lemah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman dan kesadaran pemerintah terkait pentingnya hutan adat bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.
Menurut Franky Samperante, seorang aktivis lingkungan dari Papua, “Perlindungan hutan adat di Papua harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kebijakan yang ada saat ini masih belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi hutan adat di Papua.”
Dalam menelusuri kebijakan perlindungan hutan adat Papua, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan akademisi. Kolaborasi antar berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan perlindungan hutan adat di Papua.
Menurut Markus Haluk, seorang ahli lingkungan dari Universitas Cenderawasih, “Kita perlu membangun konsensus bersama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menjaga keberlangsungan hutan adat di Papua. Kedua belah pihak harus saling mendukung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan perlindungan hutan adat.”
Dengan menelusuri kebijakan perlindungan hutan adat Papua secara lebih mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan hutan adat di Papua dapat terlindungi dengan baik dan tetap berkontribusi bagi keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat.